Kabar Nusantara - Dalam menanggulangi serangan siber di website maupun Media Center event-event internasional yang digelar di Indonesia, Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komuniasi dan Informatika (PDSI Kominfo) berkolaborasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) serta lembaga terkait.
“(Dalam) Kolaborasi ini kita sudah punya timnya, sudah punya working group-nya kalau ada event kita pasti kerja sama dan koordinasi (dengan institusi terkait),” ujar Kepala PDSI Kominfo, Irawati Tjipto Priyanti, dalam acara Ngopi Bareng Kominfo di Kantor Kominfo, Jakarta, pada Jumat (7/6/2024).
Irawati menjelaskan, dalam kerja sama itu, BSSN mengawasi event yang digelar secara keseluruhan, bahkan termasuk keamanan fisik sebulan sebelum hari H, jika dihadiri Presiden, dengan menyisir semua lingkungan sekitar dan hotel-hotelnya.
Sedangkan PDSI bertugas mengamankan registrasi yang telah dibuka sebulan sebelumnya serta Media Center di dalam lokasi acara dari serangan peretas atau hacker karena merupakan tempat strategis yang menjadi ruang kerja awak media.
“Kita pastikan data jangan ada yang bocor kemudian juga jangan ada yang meng-hack di situ. Jadi dari awal (registrasi) kita bener-bener juga sudah menjaga (dari serangan siber),” tegasnya.
Kepala Bidang Infrastruktur Informatika PDSI Kominfo, Suhartono, menambahkan, biasanya penyerang atau peretas ingin mencuri kredensial atau bagian dari dokumen apa pun yang merinci kualifikasi, kompetensi, atau otoritas yang diberikan kepada individu oleh pihak ketiga, agar bisa akses legal ke manapun di dalam suatu sistem website itu.
Kredensial ini ada pada registrasi delegasi, seperti data paspor dan sebagainya pada saat peserta atau awak media mulai melakukan pendaftaran meliput event internasional.
“Kalau sekarang mungkin sudah akan diterapkan perlindungan data pribadi (PDP) ya. Jadi bagaimana kita bisa mencegah (peretasan) supaya mereka registrasi secara online itu datanya terlindungi,” jelas dia.
Selain itu, peretas sengaja secara robotik mengganggu akses ke website resmi untuk menurunkan kredibilitas dari event itu sendiri atau dalam hal ini citra Indonesia.
Gangguan tersebut biasanya berupa serangan distributed denial-of-service (DDoS) yang menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan.
“Sebenarnya dari dari sisi informasi transaksi elektronik tidak ada masalah. Tetapi volume DDoS ini mencegah orang legal ini dengan menutup aksesnya. Karena mereka mencoba untuk menutup akses menuju ke website kita,” kata Suhartono.
Jika serangan ini tidak ditangani, lanjutnya, biasanya peretas akan memasukan ransomware yang akan digunakan untuk memaksa korban menebusnya dengan uang.
“Selain itu ya tentu kita bagaimana supaya kita bisa mencegah kredibilitas event atau Indonesia itu bisa tertangani atau terjaga secara live dari sejak pembangunan website sampai dengan selesainya kegiatan itu,” tutup Kepala Bidang Infrastruktur Informatika PDSI Kominfo.
