Kabar Nusantara - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Zulfahmy Wahab, menyampaikan pandangannya terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, proses hukum tersebut kini mulai bergeser menjadi isu politik yang mengarah pada upaya mendiskreditkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Zulfahmy menilai intensitas pemberitaan serta narasi yang beredar mengenai pemanggilan Khofifah oleh KPK cenderung membentuk opini publik secara sepihak. “Proses hukum ini terlihat mulai meninggalkan substansi utamanya. Ada upaya menggiring persepsi publik seolah-olah Gubernur Khofifah terlibat langsung, padahal yang terjadi hanyalah permintaan keterangan dalam prosedur penyelidikan yang lazim,” ujarnya dalam pernyataan kepada media, Jumat (4/7/2025) di Jakarta.
Ia juga menyoroti pemberitaan di sejumlah media dan percakapan yang berkembang di media sosial, yang menurutnya telah melampaui prinsip asas praduga tak bersalah. “Ibu Khofifah justru menjadi sasaran serangan personal yang bernuansa pembunuhan karakter. Ini sangat disayangkan, apalagi beliau dikenal sebagai tokoh berprestasi dengan elektabilitas tinggi. Tanpa ada fakta hukum yang menyatakan keterlibatannya, opini publik seharusnya tidak diarahkan secara sepihak,” tegasnya.
Zulfahmy mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berjalan secara profesional dan tidak membiarkan proses tersebut dikendalikan oleh kepentingan politik sesaat.
Pria yang akrab disapa Bang Zul ini menegaskan bahwa keterlibatan Khofifah dalam proses penyelidikan hanyalah dalam kapasitas sebagai pejabat eksekutif Provinsi Jawa Timur. "Apa yang dilakukan KPK merupakan bagian dari prosedur pencarian informasi, dan semua pihak yang terkait dengan mekanisme dana hibah tentu perlu dimintai keterangan. Itu bukan berarti otomatis bersalah," katanya.
Ia pun mengingatkan agar publik tetap menjaga nalar sehat dan tidak terpancing oleh framing yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu. "Memang ada aroma tidak sedap, dimana pemanggilan Ibu Khofifah dijadikan momentum untuk menyerang secara politik. Ini ironis, karena beliau justru dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang bersih, progresif, dan memiliki integritas tinggi."
Zulfahmy juga membandingkan bahwa dalam kasus yang sama, beberapa tokoh lain juga disebut-sebut oleh KPK. “Ada nama La Nyalla Mattalitti, ada juga Abdul Halim Iskandar yang sempat dikaitkan. Tapi serangan kepada mereka tidak segencar kepada Ibu Khofifah. Ini karena beliau adalah tokoh besar yang populer secara nasional, dan sedang dalam performa terbaiknya sebagai kepala daerah,” paparnya.
Menurutnya, serangan terhadap Khofifah lebih dipicu oleh kalkulasi politik menjelang kontestasi Pilkada maupun konstelasi nasional. Ia melihat ada skenario untuk menjegal langkah Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu dalam menapaki pentas nasional. “Ada kekhawatiran dari pihak tertentu, sehingga langkah-langkah politik beliau coba direm dengan cara-cara yang tidak etis,” tambahnya.
Meski demikian, Zulfahmy menyampaikan keyakinannya bahwa KPK akan tetap profesional dan tidak akan terjebak dalam pusaran kepentingan politik. Ia percaya lembaga antirasuah itu akan bekerja berdasarkan fakta hukum, bukan opini publik yang dikendalikan.
“Saya percaya KPK tetap independen dan objektif dalam menangani perkara ini. Saya juga percaya, Ibu Khofifah memiliki ketangguhan sebagai tokoh NU dan pemimpin yang sudah teruji. Beliau akan mampu menghadapi ujian ini dengan kepala tegak,” pungkas mantan aktivis PB PMII ini.
