Kabar Nusantara - Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk memindahkan ibu kota negara ke luar luar Jawa. Rencana ini pun disambut baik beberapa kepala daerah yang digadang-gadang daerahnya menjadi lokasi pemindahan. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan, provinsinya sudah menyiapkan lahan untuk pemindahan ibu Kota negara ke luar Jakarta, yang tidak merusak ekosistem alam. "Kalau di Sulbar lokasinya sudah ada, tidak merusak yang lain," kata Ali, di Jakarta, Senin (6/5/2019). Menurut Ali, pemerintah akana mendorong pembangunan ibu kota baru dilakukan dengan cepat dan mudah. "Di sana ya tinggal beli peralatan saja. Di sana berbukit, bergurun tinggal digusur. Beli peralatan saja," ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris menambahkan, Sulbar terletak di tengah, sehingga strategis dan memadai untuk menjadi pertimbangan lokasi pemindahan ibu kota negara.
"Kriteria pertama, di tengah. Kalau kita lihat Sulbar di tengah dari timur-barat, utara ke selatan. Kalo kita lihat dari SDA salah satunya adalah bagaiaman degradasi di Jakarta yang ditakutkan dan Sulbar sangat memadai," tutur dia.
Dari sisi kepadatan penduduk, Sulbar ini merupakan daerah kosong dengan jumlah penduduk 1,5 juta untuk 6 Kabupaten.
"Di kota mamuju sebagai ibu kota provinsi sekrang ini, jumlah penduduk kabupaten itu cuma 300 ribu. Jumlah penduduk kotanya tdk lebih dari 50ribu. Cukup menjadi ibu kota. Dari segi konstruksi sosial penduduk, sulbar itu cukup tidak memiliki resiko untuk jadi ibu kota negara" tandasnya. Pemerintah sedang mengkaji detail, mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Ada pun dua hal yang sedang dikaji adalah penentuan lokasi dan penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU).
"Nanti secara berkala kami akan menyampaikan progres kajian yang nantinya lebih detil," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, di kantor Bina graha, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Bambang pun membocorkan penentuan lokasi pengganti ibu kota negara baru, yaitu terletak di luar Pulau Jawa, dengan kandidat empat sampai lima provinsi.
"Kandidat sebenarnya masih di luar Jawa, tapi memang posisinya yang lebih di tengah. Kandidatnya antara 4-5 provinsi," tutur Bambang. Bambang melanjutkan, dalam menetapkan lokasi pembangunan ibu kota negara baru, perlu dipastikan tanah yang akan digunakan tidak perlu lagi dibebaskan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pembebasan lahan.
"Itu nanti kita lihat secara mendalam. Itu tentunya yang disampaikan gambaran umumnya. Kita kan harus lihat soal ketersediaan tanah, apakah betul secara hukum memang tanah itu tersedia sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pembebasan lahan, " paparnya.
Bambang kembali memberikan isyarat, lokasi ibu kota negara baru berkonsep ramah lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, dan tidak jauh dari kota.
"Ya inginnya kita juga tidak mengganggu lingkungan. Kita cari lokasi baru, tidak jauh dari kota yang sudah ada, dan tentunya kita tetap menjaga. Inginnya green city, ramah lingkungan," tandasnya.
