 |
| Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pidato Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Kemenlu RI, Jakarta, Rabu (14/1/2026).(YouTube/MoFA Indonesia) |
Kabar Nusantara – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa diplomasi ketahanan kini menjadi fondasi utama dalam politik luar negeri Indonesia. Penegasan itu ia sampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Sugiono, ketahanan nasional merupakan modal dasar yang tidak bisa dibangun secara instan ataupun bergantung pada pihak lain. “Ketahanan tidak bisa dipinjam. Ia harus diperkuat dari dalam negeri. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, hanya negara yang kokoh secara internal yang mampu memiliki daya tawar di luar negeri,” tegasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa prinsip bebas aktif tetap menjadi roh kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, konsep tersebut tidak lagi dipahami sekadar sebagai pilihan berpihak atau tidak, melainkan sebagai kemampuan untuk menjaga kepentingan nasional dan menentukan arah kebijakan secara mandiri di tengah perubahan global yang cepat.
Sugiono juga menyoroti semakin kaburnya batas antara kondisi damai dan konflik di berbagai kawasan dunia. Situasi global yang penuh tekanan dan sulit diprediksi membuat banyak negara harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat fondasi ketahanannya, termasuk Indonesia. “Dalam realitas seperti ini, pilihan kita menjadi semakin jelas—survival mensyaratkan ketahanan nasional yang kuat, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan sendiri,” ujarnya.
Menlu menambahkan bahwa diplomasi Indonesia membutuhkan pendekatan yang adaptif, realistis, dan siap terhadap berbagai bentuk ancaman baru. Ia menekankan pentingnya kemampuan negara dalam menahan tekanan, mengelola risiko, dan beradaptasi dengan cepat agar dapat bangkit lebih kuat. “Ancaman kini datang dalam banyak bentuk, dan krisis tidak pernah hadir secara tunggal. Karena itu, ketahanan Indonesia harus bersifat dinamis,” tuturnya.
Sugiono juga mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri bukanlah isu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya terasa langsung pada persoalan harga pangan, akses teknologi, pendidikan, hingga perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Dengan ketahanan nasional sebagai pijakan, Indonesia disebutnya berkomitmen membangun diplomasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga mampu melindungi rakyat serta menjaga kepentingan jangka panjang negara di tengah gejolak global.
