 |
Mendagri, Gubernur dan Wagub Sumbar, Kepala BNPB, Wakil Menteri PPA, dan jajaran dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernuran, Selasa (13/1/2026). (foto: MC Sumbar) |
Kabar Nusantara – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi melalui pendekatan berbasis data dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatra Barat yang digelar di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, Selasa (13/1/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah agar proses pemulihan berjalan cepat, terukur, dan berpihak pada masyarakat terdampak. Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan dashboard kebencanaan serta sistem data real time sebagai dasar pengambilan kebijakan, mulai dari masa tanggap darurat hingga fase pemulihan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kecepatan dan kekompakan Pemprov Sumbar dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi. Ia menilai, dibandingkan masa awal bencana, kondisi di Sumatra Barat menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi pemerintahan, layanan publik, maupun koordinasi lintas sektor.
“Dari saya datang, sudah tersedia dashboard kebencanaan. Ini sangat membantu. Ada juga Sakato Plan, Forkopimda rapat intens dua kali sehari, koordinasi dilakukan terus-menerus. Semua bergerak,” ujar Tito.
Ia menyebut Sumatra Barat sebagai salah satu daerah dengan proses pemulihan pascabencana tercepat. Menurutnya, dukungan data yang kuat dan koordinasi yang solid memudahkan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan daerah.
“Saya melihat kekompakan di sini. Ini contoh baik bagaimana daerah bisa bangkit cepat dengan basis data dan sinergi,” tambah Tito, seraya mengingatkan agar distribusi bantuan tidak terhambat kendala administratif.
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah turut menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda, dunia usaha, relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana. Ia menegaskan, meski bencana berdampak luas, roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Bencana ini berat dan berdampak luas, namun pemerintahan tetap berjalan. Kami berkomitmen memastikan kehidupan masyarakat terus berlanjut meskipun diuji oleh musibah,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan data dashboard kebencanaan Pemprov Sumbar, tercatat sekitar 307 ribu jiwa terdampak bencana, dengan 264 orang meninggal dunia, 72 orang masih dinyatakan hilang, serta 401 orang mengalami luka-luka yang tersebar di 12 kabupaten dan kota. Kerusakan permukiman meliputi ribuan rumah rusak ringan, sedang, hingga berat, termasuk ratusan unit rumah yang hanyut.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata penderitaan masyarakat yang harus kita pulihkan bersama,” tegas Mahyeldi yang akrab disapa Buya.
Ia juga menjelaskan total kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun, dengan sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak. Sementara itu, kebutuhan pascabencana diperkirakan mencapai Rp21,44 triliun yang akan dipenuhi secara bertahap sesuai kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Pemprov Sumbar telah menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) berbasis data real time. Dokumen ini didukung berbagai inovasi, seperti dashboard kebencanaan dan aplikasi Sakato Plan, guna memastikan pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, serta pemulihan rasa aman masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menekankan pentingnya memasukkan perspektif perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah daerah didorong melakukan asesmen kebutuhan kelompok rentan serta memastikan akses layanan dasar, ruang aman bagi perempuan, dan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan seluruh wilayah terdampak di Sumatra Barat telah memasuki fase transisi pemulihan. Akses jalan nasional sebagian besar telah kembali terhubung, pembangunan hunian sementara berjalan cepat, dan tidak terdapat penambahan korban jiwa, meskipun masih terdapat warga yang dinyatakan hilang.
Rapat koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan dukungan data yang akurat, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen bersama, Pemprov Sumbar optimistis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan lebih tangguh ke depan.
Berita ini dilansir dari InfoPublik.id
