 |
| Ilustrasi Pedagang daging Ruminansia (Daging Sapi dan Kerbau) yang tengah menyisir daging dagangannya di pasar. (Foto : Humas Badan Pangan Nasional) |
Kabar Nusantara - Pemerintah memastikan pasokan daging sapi dan kerbau tetap terjaga sepanjang 2026 melalui penetapan kuota pengadaan dari luar negeri. Kebijakan ini diambil untuk menutup selisih antara kebutuhan konsumsi nasional dan kemampuan produksi dalam negeri yang masih terbatas.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa kebutuhan daging ruminansia nasional pada 2026 diperkirakan mencapai 794,3 ribu ton. Sementara itu, produksi domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga impor masih menjadi bagian dari strategi pemenuhan pangan.
Amran menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kuota impor secara jelas dan transparan, tanpa bermaksud menghambat aktivitas pelaku usaha. Untuk tahun 2026, impor sapi dan kerbau bakalan dialokasikan sebanyak 700 ribu ekor dan sepenuhnya diberikan kepada sektor swasta. Jumlah ini diperkirakan setara dengan pasokan daging sekitar 189,7 ribu ton.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang impor daging sapi dan kerbau bagi pelaku usaha swasta sebesar 30 ribu ton. “Kuota impor sapi sudah ditetapkan dan tidak ada yang dipersulit. Semuanya jelas. Sementara alokasi untuk BUMN memiliki fungsi khusus untuk menjaga stabilitas harga,” kata Amran di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Menurut Amran, peran BUMN dalam impor daging bersifat strategis sebagai alat intervensi pasar. Berbeda dengan impor bakalan yang difokuskan pada kegiatan usaha, impor oleh BUMN ditujukan untuk menjaga harga tetap terkendali ketika terjadi gejolak di pasar. “Ini bukan soal pengurangan kuota, tetapi memastikan negara memiliki instrumen stabilisasi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi dan Kerbau per 6 Januari 2026, Bapanas mencatat stok awal nasional berada di angka 41,7 ribu ton. Stok ini merupakan sisa pasokan dari 2025 yang dinilai cukup kuat untuk menopang kebutuhan awal tahun, termasuk menghadapi momentum Ramadan dan Idulfitri pada Februari–Maret 2026.
Sepanjang tahun berjalan, produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri diproyeksikan mencapai 421,2 ribu ton. Dengan tambahan pasokan dari pemotongan sapi dan kerbau bakalan impor serta impor daging, total ketersediaan nasional diperkirakan mencapai 949,7 ribu ton. Jumlah tersebut berada di atas proyeksi kebutuhan konsumsi nasional.
Di sisi lain, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk daging sapi dan kerbau juga tercatat dalam kondisi aman. Hingga 22 Januari 2026, stok CPP daging sapi mencapai 8 ribu ton dan daging kerbau sekitar 3 ribu ton. Dari jumlah tersebut, ID FOOD mengelola sekitar 11 ribu ton, sementara Perum Bulog menyimpan 18 ton.
Pemerintah terus memperkuat cadangan tersebut bersama BUMN pangan, termasuk melalui penyaluran rutin dalam berbagai program intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah daerah.
Amran menegaskan bahwa impor yang dilakukan oleh BUMN sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. “Daging impor BUMN bukan untuk konsumsi internal, tetapi untuk menjaga pasar tetap stabil. Ketika harga melonjak, negara harus hadir,” katanya.
Terkait potensi penyimpangan harga di lapangan, Bapanas juga menemukan indikasi ketidaksesuaian harga dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen. Pemerintah pun telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengecekan langsung. “Di mana pun praktiknya terjadi, pasti akan terdeteksi,” tutup Amran.
