Kabar Nusantara — Portal resmi pemerintah Indonesia.go.id (IGID) terus memperkuat perannya dalam membangun literasi digital masyarakat, khususnya Generasi Z (Gen Z), melalui program IGID Menyapa. Program ini secara khusus menyoroti bahaya doomscrolling, yakni kebiasaan terus-menerus menggulir layar untuk mengonsumsi konten negatif yang berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas.
Redaktur Pelaksana IGID, Untung Sutomo, mengungkapkan bahwa konten negatif terbukti menyebar enam kali lebih cepat dibandingkan konten positif di media sosial. Hal ini kian mengkhawatirkan karena rata-rata Gen Z menghabiskan lebih dari 8 jam per hari di depan layar, dan membuka aplikasi media sosial hingga 79 kali sehari.
“Paparan konten negatif berdampak nyata: meningkatkan hormon stres hingga 26 persen, menurunkan konsentrasi 38 persen, dan membuat 67 persen Gen Z kesulitan mempercayai informasi di media sosial,” ungkap Untung dalam acara IGID Menyapa bertajuk “3 Juta Rumah: Karpet Merah untuk Rakyat”, di Pekanbaru, Kamis (25/9/2025).
Untung juga menyebutkan bahwa hoaks menjadi tantangan besar dalam ekosistem digital. Hingga Agustus 2023, jumlah kasus hoaks meningkat dari 120 menjadi 140 kasus, dengan Facebook, TikTok, WhatsApp, dan Instagram sebagai kanal utama penyebarannya. Sebagian besar hoaks menyasar isu sensitif, termasuk penyaluran bantuan sosial.
“Hoaks semacam ini berbahaya karena dapat menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, IGID menggulirkan kampanye literasi bertajuk Reclaim Your Mind, yang menargetkan Gen Z sebagai kelompok paling rentan terhadap efek konten negatif.
“Literasi digital yang kuat menjaga kesehatan mental, mencegah terjebak hoaks, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,” tambahnya.
Redaktur IGID, Tri Antoro, menambahkan bahwa selain menanggulangi hoaks, media juga berperan penting menghadirkan informasi strategis yang ditunggu publik. Salah satu yang disorot adalah program 3 Juta Rumah, sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau.
“Backlog perumahan perlu disampaikan berdasarkan data dan fakta. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat mudah termakan isu palsu. Media punya tanggung jawab membangun optimisme,” ujar Tri.
Menurut data, backlog perumahan meningkat signifikan: dari 1,1 juta jiwa (2021) menjadi 1,3 juta jiwa (Maret 2023). Lonjakan sebesar 7,2 persen hanya dalam lima bulan (November 2022–Maret 2023) menunjukkan urgensi persoalan dan pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan sosial perumahan.
