 |
| Penyamaan Persepsi Pendampingan Komunitas Pembelajar Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta, Jumat (20/3/2025). Foto dokumen konsultan |
Kabar Nusantara - Jakarta - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Persamaan Persepsi Konsultan Pendampingan Komunitas Pembelajar Perangkat Daerah, Jumat (20/6) di Ruang Studio BPSDM. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan pandangan dan menyelaraskan langkah antar seluruh pihak yang terlibat dalam pendampingan implementasi Knowledge Management (KM) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
FGD ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan widyaiswara BPSDM DKI Jakarta, Konsultan KM Pemprov DKI Jakarta dari KM Plus, serta tim konsultan pendamping yang akan mendampingi SKPD selama enam bulan ke depan.
Andika dari BPSDM DKI Jakarta dalam pengantarnya menegaskan pentingnya kegiatan ini agar seluruh pihak memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan pendampingan. “Kegiatan penyamaan persepsi ini sangat penting agar selama enam bulan ke depan seluruh pihak dapat berjalan seiring sejalan. Kami berharap setiap SKPD bisa menemukan inovasi pelayanan melalui pendampingan ini,” ungkapnya.
Andika juga memaparkan capaian BPSDM dalam mendampingi SKPD selama ini, termasuk keterlibatan aktif para widyaiswara dalam implementasi program KM, serta persiapan Dashboard KM yang telah dapat diakses oleh seluruh SKPD sebagai wadah berbagi pengetahuan dan kolaborasi.
Sementara itu, Alvin Soleh dari KM Plus menekankan pentingnya peningkatan motivasi pegawai dalam mengimplementasikan KM di masing-masing SKPD. “Motivasi pegawai SKPD menjadi kunci utama dalam keberhasilan Knowledge Management. Selain itu, kolaborasi lintas pihak, mulai dari penyusunan SOP hingga dokumentasi pelaporan, perlu dilakukan secara serius agar hasil pendampingan bisa terdokumentasi dengan baik dan berdampak langsung,” jelasnya.
Teguh Handoko, Direktur MADEP, menyampaikan kesiapan penuh tim konsultan yang telah menyiapkan berbagai sumber daya, modul, dan metode pendampingan. “Kami dari tim konsultan telah menyiapkan berbagai resource, materi, dan skema pendampingan yang akan digunakan. Kesiapan ini kami lakukan agar proses pendampingan berjalan efektif, terukur, dan menghasilkan perubahan nyata di masing-masing SKPD,” ujar Teguh.
Senada dengan itu, Syaifulloh selaku Konsultan Leader menegaskan pentingnya landasan regulasi yang jelas. “Pergub DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan adalah landasan filosofis sekaligus operasional dalam implementasi KM. Karenanya, kami siapkan kurikulum dan modul implementatif agar proses identifikasi, penciptaan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan dapat benar-benar diterapkan sesuai kebutuhan pegawai,” paparnya.
Menambahkan hal tersebut, Didik P menyoroti pentingnya pemetaan maturity level KM di masing-masing SKPD. “Maturity level KM penting untuk dipetakan sejak awal. Ini menjadi landasan evaluasi di akhir program sekaligus penentuan SKPD mana saja yang layak mendapatkan penghargaan KM Award. Kita perlu tahu di mana posisi saat ini agar bisa merancang langkah peningkatan yang tepat,” tuturnya.
Di sisi lain, Yossi menyampaikan bahwa need assessment menjadi instrumen kunci yang tidak boleh dilewatkan dalam pelaksanaan KM. “Lewat assessment ini, kita bisa memotret kondisi motivasi dan kesiapan pegawai terhadap Knowledge Management, sehingga pendampingan bisa lebih terarah dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Deni juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam pelaksanaan pendampingan. “Dalam setiap pelaksanaan pendampingan KM, kita harus memiliki mitigasi risiko. Dengan antisipasi yang matang, kita bisa memastikan program tetap berjalan lancar tanpa hambatan berarti dan bisa mencapai target sesuai perencanaan,” tegasnya.
Dari unsur widyaiswara, Helena menyampaikan bahwa pendampingan KM membutuhkan kolaborasi yang kuat antar seluruh unsur. “Selama ini pendampingan KM belum bisa optimal tanpa kolaborasi yang kuat. Saya berharap ke depan sinergi antar pihak bisa lebih erat karena keberhasilan Knowledge Management sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak,” ucapnya.
Subejo juga menambahkan bahwa kebutuhan akan Knowledge Management harus datang dari pegawai itu sendiri. “Kebutuhan Knowledge Management itu harus datang dari pegawai, bukan semata-mata dari kebijakan struktural. Jika pegawai merasa memiliki kebutuhan, maka penerapan KM akan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Riky melaporkan bahwa proses need assessment telah dilakukan di berbagai SKPD. “Saat ini beberapa tema utama telah disiapkan dan akan menjadi fokus implementasi KM di perangkat daerah. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan ini, hasilnya akan lebih relevan dan dirasakan langsung,” jelasnya.
FGD ini berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh diskusi produktif. Andika dalam penutupan kegiatan berharap kolaborasi ini mampu membangun ekosistem positif dalam implementasi Knowledge Management di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Kami ingin DKI Jakarta menjadi pelopor Knowledge Management di Indonesia,” pungkas Andika.
