Penulis: Adhitya Refki Priyadi
Kabar Nusantara - “Di era ketika wajah dan suara bisa ditiru dalam hitungan menit, kemampuan memilah kabar bukan lagi pelengkap. Ia sudah jadi bekal dasar warga negara.”
Pernah nggak, grup WhatsApp keluarga tiba-tiba ramai gara-gara satu video? Seorang om mengirim rekaman tokoh publik yang konon sedang mengucapkan sesuatu yang bikin geleng-geleng kepala. Keterangannya huruf kapital semua, “SEBARKAN SEBELUM DIHAPUS!” Sepuluh menit kemudian, video itu sudah diteruskan belasan kali. Tidak ada yang bertanya, “Ini dari mana?” Semua sibuk marah, sebagian lagi sibuk kaget.
Padahal, bisa jadi video itu tidak pernah direkam. Wajahnya tempelan, suaranya tiruan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang mengerjakannya, dan hasilnya kini dikenal dengan nama deepfake. Ini juga bukan Cuma cerita grup keluarga. Kenaikan konten deepfake sebesar 550 persen dalam lima tahun terakhir dicatat oleh Sensity AI, seperti dikutip Kemkomdigi.
Dulu kabar burung, sekarang kabar berwajah
Hoaks politik sebenarnya bukan barang baru. Sejak politik ada, kabar burung ikut ada. Desas-desus di warung, selebaran gelap, sampai pesan berantai di telepon genggam, semuanya pernah jadi alat untuk membentuk anggapan orang terhadap pihak tertentu. Yang membedakan hari ini adalah kecepatan dan kemasannya.
Kecepatan dan kemasan itu kelihatan dari angkanya. Mafindo menemukan 2.330 hoaks sepanjang 2023, dan 1.292 di antaranya hoaks politik. Sebanyak 645 hoaks terkait Pemilu 2024, dua kali lipat dibanding musim Pemilu 2019 yang berjumlah 644. Kemasannya pun berganti. Hoaks Pemilu 2019 kebanyakan berupa foto atau gambar, sedangkan pada 2024 video yang mendominasi. Video gampang viral karena sering dibumbui emosi, sementara cek faktanya butuh waktu lebih lama. Konten buatan AI bahkan sudah muncul menjelang pencoblosan.
Dulu, peralatan mahal dan keahlian khusus dibutuhkan untuk memalsukan rekaman. Sekarang, gerak bibir dan nada bicara bisa ditiru dengan cukup meyakinkan oleh aplikasi di ponsel sekalipun. Pepatah bahwa melihat adalah percaya sudah menyertai kita sejak kecil. Masalahnya, pepatah itu lahir di zaman ketika gambar belum bisa dipalsukan semudah mengganti wallpaper. Di era deepfake, mata dan telinga kita tidak lagi cukup jadi saksi. Dalam risetnya yang terbaru, Mafindo memetakan 1.593 hoaks dari 21 Oktober 2024 sampai 19 Oktober 2025, dan menemukan bahwa pemakaian deepfake meningkat tajam, terutama untuk konten politik dan sosial.
Kenapa politik jadi ladang yang subur
Hoaks tidak tumbuh di sembarang tempat. Ia paling subur di tanah yang basah oleh emosi, dan politik adalah salah satu tanah paling basah. Pilihan, identitas, dan harapan orang tentang masa depan ikut terseret di dalamnya. Begitu hal-hal itu disentuh sebuah kabar, pikiran sering didahului oleh jempol. Video deepfake Sri Mulyani yang merendahkan guru, misalnya, Mafindo menyebut kemarahan masyarakat mampu dipantik sampai perusakan dan perundungan ikut dinormalisasi.
Cara kerja media sosial memperparahnya. Yang paling menarik perhatian, bukan yang paling benar, cenderung disodorkan oleh algoritma. Konten yang bikin orang marah atau takut lebih laris daripada konten yang bikin orang berpikir. Kajian Amri dan Yandri (2025) di Jurnal Suara Politik menyebut bahwa algoritma lebih dulu menyebarkan konten politik yang memancing emosi dan perdebatan, sebab konten semacam itu paling banyak mengundang interaksi. Di sisi lain, algoritma kurang mampu memilah mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Lama-lama kita hidup dalam gelembung, yang muncul di layar hanya yang sesuai dengan keyakinan kita. Akibatnya, kabar palsu yang sejalan dengan isi kepala terasa seperti kebenaran.
Di titik ini, ilmu politik punya kepentingan. Anggapan bahwa warga mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup baik menjadi tumpuan demokrasi, entah saat memilih, menyampaikan pendapat, maupun ikut berdiskusi. Kalau informasinya dicemari, keputusan yang lahir darinya ikut tercemar. Dan ini berlaku bagi siapa pun, apa pun pilihan politiknya. Warna kaus pendukungnya tidak dipedulikan oleh hoaks.
Ada efek samping lain yang jarang dibicarakan. Begitu orang tahu bahwa video bisa dipalsukan, kabar yang asli pun ikut dicurigai. Rekaman yang benar-benar merekam ucapan seorang tokoh bisa dengan enteng dibantah, “Ah, itu pasti editan.” Mirip cerita anak gembala yang pura-pura berteriak ada serigala, setelah terlalu sering dibohongi, warga desa tidak lagi percaya ketika serigalanya benar-benar datang. Jadi bahayanya dua lapis. Kita bisa saja tertipu oleh yang palsu, tapi bisa juga kehilangan pegangan pada yang benar. Yang satu terlalu gampang percaya, yang satu sudah capek dan tidak percaya pada apa pun. Keduanya sama-sama pas buat mereka yang memang ingin ruang publik tetap keruh.
Literasi politik bukan hafalan pasal
Lalu apa obatnya? Jawabannya sering terdengar klise, tingkatkan literasi. Tapi literasi politik itu sebenarnya apa? Bukan sekadar hafal jumlah pasal atau nama lembaga negara. Literasi politik adalah kemampuan memahami bagaimana proses politik bekerja, membedakan fakta dari opini, mengenali kepentingan di balik sebuah pesan, dan yang paling sulit, mengelola emosi sendiri ketika menerima kabar yang memancing amarah.
Bayangkan orang yang membeli ikan di pasar. Pembeli yang paham tidak langsung percaya pada pedagang yang bilang, “Ini baru ditangkap pagi tadi.” Ia lihat matanya, cium baunya, tekan dagingnya. Di dunia digital, hal serupa perlu kita lakukan pada informasi. Siapa yang membuat? Kapan dibuat? Apakah media tepercaya juga memberitakannya? Apakah ada yang janggal di videonya, misalnya kedipan mata yang aneh, bayangan yang tidak pas, atau suara datar tanpa jeda napas?
Tanggung jawab yang dibagi rata
Tidak adil juga kalau seluruh beban diserahkan kepada warga biasa. Orang yang seharian bekerja tidak selalu punya waktu memeriksa setiap kabar yang lewat. Menurut Amri dan Yandri (2025), rendahnya literasi masyarakat bukan satu-satunya biang keladi. Rancangan algoritma yang abai terhadap nilai-nilai demokrasi turut berperan. Karena itu, tanggung jawabnya perlu dibagi. Peran platform media sosial dijalankan lewat pelabelan dan penanganan konten manipulatif. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, misalnya, meminta platform global menyediakan fitur untuk mengecek apakah sebuah konten buatan AI, yang sebaiknya bisa dipakai publik secara gratis.
Sementara bagi kita sebagai individu, kebiasaan kecil bisa berdampak besar. Jeda sebentar sebelum membagikan. Curiga pada kabar yang terlalu pas dengan kemarahan kita. Cari tahu apakah kabar itu muncul di sumber lain. Dan berani mengaku, “Wah, ternyata saya salah,” lalu menghapus kiriman tadi. Di tengah masyarakat yang haus pembenaran, kemampuan mengakui kekeliruan mungkin termasuk keberanian politik yang paling sepi tepuk tangan.
Kembali ke grup WhatsApp
Kembali ke grup keluarga tadi. Seandainya satu orang saja bertanya, “Sumbernya dari mana, ya?”, mungkin rantai itu berhenti di situ. Tidak harus si om. Keponakan paling pendiam pun boleh. Pertanyaan sederhana memang tidak mengubah dunia, tapi bisa mengubah arah satu kabar.
Deepfake akan terus berkembang, secanggih apa pun nanti. Teknologinya tidak bisa kita hentikan hanya dengan mengeluh. Yang bisa kita latih adalah kebiasaan berpikir, tidak mudah tersulut, tidak asal menyebar, dan tidak malas bertanya. Sebab di era ketika segala hal bisa dipalsukan, kewaspadaan warga adalah salah satu penjaga paling murah, sekaligus paling menentukan, bagi sehatnya ruang politik kita.
Sumber
Amri, Y., & Yandri, L. I. (2025). Algoritma Media Sosial dan Polarisasi Politik dalam Demokrasi Digital di Indonesia. Jurnal Suara Politik, 4(1), 78–84. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/jsp/article/view/7608
Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, September 10). Deepfake naik 550%, Kemkomdigi minta platform global sediakan fitur cek konten AI. (https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/deepfake-naik-550-kemkomdigi-minta-platform-global-sediakan-fitur-cek-konten-ai)
Mafindo. (2024, Februari 2). Siaran pers Mafindo: Hoaks politik meningkat tajam jelang Pemilu 2024, ganggu demokrasi Indonesia. (https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia/)
Parwitasari, W. (2025, Oktober 28). Deepfake dan scam mewarnai tahun pertama Prabowo–Gibran: Refleksi Mafindo atas tren hoaks 2024–2025. Mafindo. (https://mafindo.or.id/2025/10/28/hoaks-prabowo-gibran-pemerintahan/)
