 |
| Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kualitas pelayanan di loket menjadi tolok ukur utama keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan (Kantah) dalam memberikan layanan kepada masyarakat. (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN) |
"Pelayanan ATR/BPN 80 persen adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya," ujar Ossy dalam resminya yang diterima InfoPublik pada Senin (29/6/2026).
Ia menekankan bahwa loket pelayanan memiliki peran strategis karena menjadi titik pertama interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, petugas harus mampu memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
"Betapa pentingnya fungsi dari loket yang ada di depan sebagai sumber informasi, tempat berkeluh kesah masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber dari solusi yang diharapkan masyarakat," katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wamen ATR/Waka BPN juga meninjau pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
Didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Ulin Nuha, Ossy melihat secara langsung aktivitas pelayanan di loket, termasuk proses pencetakan Sertipikat Elektronik bagi masyarakat yang telah menyelesaikan layanan roya.
Selain meninjau pelayanan, Wamen ATR/Waka BPN juga menyerahkan dua sertipikat Barang Milik Negara (BMN), masing-masing kepada Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam arahannya kepada jajaran BPN di Lampung, Ossy mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus dibangun di atas dua pilar utama, yakni profesionalisme dan integritas.
Menurutnya, profesionalisme tidak hanya diukur dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari ketepatan, akurasi, dan kompetensi petugas dalam menjalankan setiap proses administrasi pertanahan.
"Profesional itu artinya secara kompetensi kita betul-betul curahkan waktu, tenaga, pikiran kita. Misalnya tidak ada lagi pemetaan maupun pengukuran yang salah. Kalau profesional ya harus benar, lalu juga cepat tetapi tetap teliti dan akurat," tegasnya.
Ia berharap seluruh jajaran ATR/BPN terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya melalui pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan terpercaya.
Kunjungan kerja tersebut juga menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memastikan implementasi pelayanan publik berjalan optimal di daerah sekaligus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan tersebut Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja.
