Kabar Nusantara - SURABAYA, 25 JUNI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong seluruh stakeholder membangun sinergi memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga melakukan seremonial _kick off launching_ EJIF (East Java Investment Forum) yang ditandai meletakkan telapak tangan pada totem didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim Ibrahim dan Plh. Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran.
Dengan mengusung semangat “Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”, Gubernur Khofifah memaparkan upaya percepatan investasi yang menjadi fondasi penguatan daya saing daerah di Jawa Timur.
Di hadapan Bupati/ Walikota dan Kepala Dinas DPMPTSP se Jawa Timur, Gubernur Khofifah juga mengajak semua pihak untuk terus proaktif membangun sinergi dan komunikasi terkait percepatan investasi di Jawa Timur.
“Ada PR yang sangat mendasar untuk investasi khususnya kepastian lahan. Sinergi diantara kita, horisontal dan vertikal harus sangat nyambung,” kata Gubernur Khofifah.
“Jadi saling menguatkan, _we have to improve_. Ekosistem yang dibangun dengan komitmen harus dibangun bersama. Ini jadi penting untuk dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder,” imbuhnya.
Gubernur Khofifah menilai, HLM yang mempertemukan pilar strategis pembangunan daerah yakni Forum Investasi, TP2ED dan TPKAD ini bisa membangun perspektif bagi kemajuan Jawa Timur.
“High Level Meeting yang lalu, saya Pak Wagub Pak Sekda semua full team di sini. Karena bagi kami ini sesuatu yang sangat penting untuk membangun perspektif bagi kita semua,” terangnya.
Dalam paparannya, Gubernur Khofifah menjelaskan mengenai pentingnya percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan investasi strategis. Yang mana, langkah ini dilakukan dengan mendorong percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi dokumen RTRW dan RDTR.
Selanjutnya, Gubernur Khofifah mengatakan mengenai pentingnya mendorong percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi.
“Ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah serta meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur. Percepatan realisasi rencana kawasan industri, peningkatan konektivitas, dan penyediaan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama,” paparnya.
Tak hanya itu, ia juga memfokuskan pada penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO), promosi investasi, dan optimalisasi potensi daerah. Melalui strategi ini, pemerintah daerah menyiapkan proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor dengan berbasis pada keunggulan dan potensi unggulan masing-masing daerah.
Sementara itu, fokus keempat adalah penguatan kepastian berusaha dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemprov Jawa Timur terus mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, serta implementasi Deklarasi Anti Premanisme guna meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor.
Maka, dengan penguatan empat isu strategis tersebut, Gubernur Khofifah optimistis mampu mempertahankan posisi Jatim sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.
“Kita akan pastikan supaya investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur,” ungkapnya.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga mengatakan TP2ED menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi peluang pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong hilirisasi dan penguatan rantai nilai ekonomi lokal.
“Hingga saat ini 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED,” tuturnya.
Untuk itu, ia berharap Kabupaten yang belum membentuk TP2ED dapat segera menyelesaikan proses pembentukannya sehingga sinergi percepatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh wilayah Jawa Timur.
Selain investasi dan pertumbuhan ekonomi, aspek yang tidak kalah penting adalah perluasan akses keuangan bagi masyarakat juga menjadi kunci penguatan ekonomi kerakyatan. Di sinilah peran strategis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi semakin relevan.
“Melalui TPAKD, berbagai program pembiayaan produktif bisa menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik RI M. Nashrul Wajdi menyampaikan Sensus Ekonomi memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Jawa Timur, yang mana data ini kemudian akan menjadi dasar untuk melaksanakan kebijakan pembangunan.
“Tahun ini kita mengadakan Sensus Ekonomi yang diselenggarakan 10 tahun sekali. Sehingga sensus ini tidak hanya mencatat usaha konvensial maupun non konvensional. Pendataan ini manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Nashrul.
“Kami mewakili BPS menyampaikan apresiasi kepada Ibu Gubernur yang telah memberikan dukungan terhadap sensus ekonomi 2026. Kami berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus diperkuat,” tutupnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jatim Ibrahim menyampaikan apresiasi atas forum yang terselenggara ketiga kalinya ini. Ia menyebut, Bank Indonesia akan terus mendukung Forum HLM menghasilkan terobosan baru dalam mengembangkan perekonomian Jatim.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dan bersinergi dalam meningkatkan kinerja investasi di Jawa Timur. Sinergi harus kuat antar pemangku kepentingan untuk mengembangkan perekonomian Jawa Timur,” kata Ibrahim.
“TP2ED, TPKAD dan Forum Investasi adalah pilar penting yang kemudian diimplementasikan ke seluruh Kab/Kota di Jatim, supaya bisa menghasilkan kesepakatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai informasi, dalam forum ini juga telah dilakukan penandatanganan perpanjangan PKS antara DPMPTSP Provinsi Jatim dan 38 DPMPTSP Kabupaten Kota.
