KOM-JU Akan Membentuk Koalisi Kurikulum Pendidikan Nasional, Sebagai Wujud Tindak Lanjut Pertemuan Simposium Nasional -->

KOM-JU Akan Membentuk Koalisi Kurikulum Pendidikan Nasional, Sebagai Wujud Tindak Lanjut Pertemuan Simposium Nasional

Jumat, 09 April 2021


 

Kabar Nusantara -  Jakarta, Bertempat di kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (7/4), Komite Juang (KOM-JU) menyelenggarakan Simposium Nasional bersama para narasumber dan peserta dari segala penjuru daerah melalui webinar zoom meeting, kegiatan tersebut sebagai wujud upaya gerakan masyarakat melalui KOM-JU dalam mengawal semangat bersama terkait implementasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, maka dalam kegiatan kali ini menegaskan kembali agar pendidikan nasional membuat kurikulum berbasis pancasila dan bhinneka tunggal ika mulai dari tingkat TK/Paud.


Dengan menghadirkan narasumber Puskurbuk Kemendikbud RI, DPD RI, PB PGRI, BPIP RI dan Pakar Falsafah Bhinneka Tunggal Ika, serta peserta yang hadir dan antusias dalam kegiatan ini dari berbagai unsur peserta dari lintas organisasi, lembaga dan komunitas, dosen, guru, mahasiswa dan siswa, yang mengikuti kegiatan secara online melalui webinar zoom, sebut saja dari Mahasiswa UBK Jakarta, STIPAR Ende, Guru SMP Negeri 4 Tana Tidung, Guru SMA Negeri 11 Ambon, Mahasiswa Universitas Sumut, TNI AD, PMII, Asosiatif Inclusslve UMKM, Guru SMA Negeri 1 Cukuh Balak Lampung, Komunitas Rumah Pancasila, SMA Pusaka Abadi, UIN Sumatera Utara, Universitas Sunan Giri Bojonegoro, Universitas Pamulang, Universitas Pamulang, STT Bethel The Way Jakarta, Bang Japar, Guru SMU 111, Guru SD Asih Mulia, BKKBN, Karang Taruna, Guru SMPN 29 Kota Tangerang, Barisan Pemuda Generasi Indonesia (BAPEGESIS), Univ. Tribhuwana Tunggadewi Malang, Komunitas adat istiadat, Guru SMA Budi Agung Jakarta, Guru SMP 286 jakarta, Guru SMP Negeri 290 Jakarta, Universitas Brawijaya, Ansor, Dosen Universitas Negeri Malang, Dosen IKIP Bandung, STIE Mulia Pratama, Pondok pesantren tahfidzul quran, SMK Yp Ippi Petojo, Universitas Wiralodra, Guru SDN Tugu Utara 07, PSI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), Yayasan al-khairiyah, Universitas Krisnadwipayana, Guru TK Muslimat Al Badar, Pascasarjana Universitas Merdeka Malang, Guru SMPN 1 Krangkeng Indramayu, Universitas Islam 45 bekasi, Komju, Unisma, Gerakan Revolusi Demokratik, TLC, SDN 2 Pagar Dewa, Bawaslu Kota Jakarta Utara, PHDI Wil. Jakarta Barat, Sahabat Garnusa Indonesia (SGI), Biro Hukum Setda Prov Kepri, Dharma Suci, STAB Nalanda, RSPAD, SMA Pusaka Abadi, KNPI Kec.Koja, SMP N 162, NTT, PDIP Depok, PWNU DKI Jakarta, Sumba Timur, ISTN, STIE Trisakti, Dinas Sosial, Pusdiktop kodiklat TNI AD, SMPN 1 Krangkeng, STTOI Sidikalang, Fisip UIN Surabaya, Padepokan kedhaton Ponorogo.


“Maka koalisi sangat diperlukan agar dapat mengawal simposium nasional ini untuk dapat ditindak lanjuti bukan hanya pembicaraan yang selesai dalam forum bahwa kami juga akan terus bersilaturahmi dan komunikasi dari narasumber yang hadir dalam pertemuan ini untuk menyodorkan hasil gagasan atas rumusan yang digagas yang mungkin akan kami bukukan”, tegas Apek Saiman Ketua Komju.


Dalam pertemuan tersebut menghasilkan konsensus bersama dari berbagai narasumber dan peserta yang hadir dalam webinar zoom, yakni 1) Kurikulum Pendidikan nasional berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika perlu didorong agar mempunyai kekuatan hukum; 2) BPIP membuat bahan materi ajar terkait Pancasila terbuka untuk melakukan pertemuan bersama dan siap menerima masukan dari komunitas atau lembaga serta lapisan masyarakat yang fokus dalam hal tersebut dan juga mengenai bhinneka tunggal ika untuk membuat bahan ajar untuk seluruh tingkat pendidikan 3) Menyusun peta jalan bendidikan  bersama dan transformasi pendidkan reform Kurikulum serta tata kelola guru 4) Hasil notulensi dan rumusan dalam pertemuan ini akan dibukukan dan dibawa ke DPD untuk menjadi kajian agar kurikulum Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai kekuatan hukum; Selanjutnya, 5) Bersama mengevaluasi, memformulasikan, merumuskan Kembali kurikulum Pancasila dan bhinneka tunggal ika masuk dalam pejalan Pendidikan.



Hadir dan memberikan sambutan dalam simposium nasional tersebut Bapak Walikota Jakarta Utara  Dr. Ali Maulana Hakim, SIP, M.Si. Untuk kegiatan yang hadir secara offline di ruang fatahilah kantor walikota administrasi Jakarta Utara sangat terbatas mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19, hadir mendampingi Bapak walikota dan mengawal kegiatan Wawan Budi Rohma dari Asisten Administrasi dan Kesra, peserta lebih dari seratus melalui zoom meeting dan yang tidak tertampung melalui youtube channel.


Ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang bisa diimplementasikan dalam budaya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bersatu padu untuk menyatukan komitmen berbagai masalah yang menghadang, “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini untuk berharap kegiatan ini akan memberikan kontribusi positif serta dorongan bagi seluruh masyarakat Jakarta Utara, untuk menjaga kerukunan dan toleransi menuju masyarakat yang lebih maju tetap semangat pantang menyerah untuk berkolaborasi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dr. Yogi Anggraena, M.Si sebagai Koordinator Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi - Puskurbuk (Mendikbud) memberikan materi tentang, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsep kurikulum Pendidikan nasional. Dari perwakilan parlemen ada dari senator DPD RI, mengenai pembangunan karakter Pendidikan berbasis Pancasila, hadir pula perwakilan PB PGRI Bapak Dudung Abdul Qodir, M.Pd menerangkan terkait transformasi pendidikan dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dari perwakilan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI) bagaimana agama, pancasila, dan keindonesiaan, merawat kepelbagaian meneguhkan harmoni.

Banyak peserta melakukan interkasi melalui zoom dan youtube, dalam sesi tanya jawab, salah satu penanya Amirudin Sihombing memberikan pertanyaan kepada Dr. Yogi bahwasanya setiap ganti kepemimpinan ganti kebijakan dalam Pendidikan dan kurikulum, bagaimana Pancasila dan bhinneka tunggal ika dapat terus kesinambungan bangsa kedepan tidak hanya berganti kepempinan ganti kebijakan.


Maka KOM-JU hadir dalam mengawal pemerintah untuk memasukan peta jalan Pendidikan nasional dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas melalui kesadaran bersama serta dengan tegas KOM-JU mendesak agar revisi UU Sisdiknas agar memasukan Pancasila dan bhinneka tungggal ika menjadi basis kurikulum Pendidikan nasional serta menjadi bahan ajar dari berbagai tingkatan dari TK/Paud hingga perguruan tinggi.(Adit)