 |
| Mahasiswa memblokade Tol Dalam Kota saat berdemonstrasi menolak RUU KUHP dan revisi UU KPK |
Perwakilan Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Jakarta Andi Prayoga meminta pemerintah tak abai dan lebih
responsif terhadap tuntutan mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan RUU KUHP.
Sebab, sejumlah mahasiswa telah menjadi korban demonstrasi ini.
"Pemerintah dengan adanya
korban ini melihat bahwa mahasiswa sudah berjuang. Jadi harus ditampung oleh
pemerintah dan ditindaklanjuti, jangan justru abai," ujar Andi dalam
sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019). Andi mengakui aksi
mahasiswa di gedung DPR RI Jakarta, Selasa lalu memamg berakhir ricuh. Menurut
dia, kericuhan terjadi lantaran wakil rakyat tak memenuhi janjinya kepada
mahasiswa untuk bertemu dengan perwakilan DPR.
Selain itu, aparat keamanan juga
mulai menembakkan gas air mata kepada mahasiswa yang berdemo. Andi lantas
mencotohkan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang justru menyambut
para mahasiswa yang demo di depan gedung DPRD Jateng. "Sebetulnya
pemerintah bisa melihat bagaimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika
ada massa melakukan aksi, lalu Pak Gubernur datang, bukan lari, jadi mahasiwa
disambut," kata dia. Sementara terkait isu bahwa aksi menolak UU KPK dan
RUU KHUP ditunggangi kepentingan politik, Andi dengan tegas membantahnya. Dia
memastikan bahwa aksi tersebut murni keresahan masyarakat yang diwakilkan oleh
mahasiswa. "Saya pikir ini tidak ditunggangi, ini keresahan mahasiswa.
Sekarang saya melihat indeks dari berita-berita, sasaran KPK itu banyak sekali
di DPR itu orang yang koruptor dan banyak UU KPK ini jadi pelindung dari
KPK," jelas dia.
Andi menuturkan, mahasiswa satu
suara terkait sejumlah poin yang dituntut kepada Presiden Jokowi. Salah satu
poin yaitu menolak revisi UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. "RUU KPK itu kan
ada beberapa poin yang menjadi kontroversial. Begitu juga dengan Rancangan
Undang-Undang KUHP. Itu yang menjadi substansi tuntutan masuk untuk kemudian
turun ke jalan," tutur Andi.
