Kabar Nusantara – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memperkuat sinergi antar kementerian dalam berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai masa depan pembangunan nasional.
Hal itu dilakukan usai Menteri BUMN, Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Selasa (24/12/2024).
"Sebuah kehormatan bisa bertemu pagi ini (dengan Menteri PPPA) untuk mensinergikan beberapa program yang memang perhatian kita kepada ibu dan anak menjadi penting buat pembangunan masa depan bangsa,” ujar Menteri BUMN.
Erick menekankan pentingnya sinergi antar kementerian sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
"Hal ini yang selalu dibicarakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto agar masing-masing kementerian harus bisa bersinergi. Jangan sampai tidak efisien satu program dan yang lainnya," katanya.
Menurut Erick, BUMN telah memiliki program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di desa-desa.
Program ini diusulkan untuk disinergikan dengan program pemberdayaan Perempuan Kementerian PPPA.
Sebab, program pembiayaan mikro BUMN ini sudah memiliki jumlah nasabah sebanyak 21,2 juta perempuan di seluruh daerah.
Program Mekaar ini juga melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Pengadaian sebagai bagian dari Holding Ultra Mikro.
"Kita bisa maksimalkan juga consulting atau pendampingan untuk bisa menjadi rumah tangga yang baik," tambah dia.
Selain itu, program BUMN yang bisa disinergikan dengan Kemen PPPA adalah pelayanan pengaduan melalui call center yang selama ini didukung oleh Telkom.
"Nanti dengan sebuah teknologi baru, kita akan coba upgrading supaya pelayanan pengaduan ini bisa lebih maksimal lagi dan tidak berkepanjangan untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang terjadi," jelas Erick Thohir.
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi atas dukungan Kementerian BUMN terhadap program pemberdayaan perempuan.
Dia memaparkan tiga program prioritas Kementerian PPPA, yakni Ruang Bersama Indonesia, optimalisasi call center Satu Sapa 129, dan pengembangan satu data perempuan dan anak berbasis desa.
Ruang Bersama Indonesia dibentuk atas keprihatinan atas kondisi anak-anak, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kami juga ingin mengurangi ketergantungan pada gadget melalui permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal," tuturnya.
Menteri PPPA dan Menteri BUMN sepakat kolaborasi ini akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke tingkat desa.
"Semoga sampai ke tingkat desa, kita bisa menguatkan perempuan-perempuan Indonesia dan melindungi anak-anak Indonesia," kata Arifatul Choiri Fauzi menandaskan.
