Kabar Nusantara - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste berkolaborasi meningkatkan digitalisasi pemerintahan di era digital.
KAS adalah yayasan politik dari Republik Federal Jerman.
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui Workshop Digital Government Transformation bertajuk "Government Strategy in The Digital Era" yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 hingga 14 Juni 2024.
Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan, workshop kolaborasi tersebut merupakan inisiatif yang bagus dalam rangka meningkatkan transformasi digital di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sugeng melalui keterangan resmi, Jumat (14/6/2024).
Menurut Sugeng, BPSDM dan rombongan telah memenuhi undangan KAS Jerman untuk studi strategis ke Berlin dan Dresden mengenai transformasi digital.
Sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, kata Sugeng, pemerintah pusat dan daerah memerlukan alat untuk mendukung visi Indonesia 2045 yang dibuat dalam rangka mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Sugeng menyebutkan, setidaknya ada empat pilar transformasi digital yang perlu dipahami, yaitu budaya, keterampilan, keamanan, dan peminimalan penyimpangan.
"Presiden telah meluncurkan Govtech dengan nama Inadigital, sebuah superapps yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Untuk mencapai visi 2045, kita memiliki 5 sasaran, 8 misi, dan 17 arah pembangunan yang diukur dengan 40 indikator kinerja," kata Sugeng.
Dengan demikian, pihaknya berharap workshop ini bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era digitalisasi, serta memperkuat kolaborasi antarberbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
Di sisi lain, Country Director KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste Dennis Suarsana menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini.
Menurutnya, kemajuan bangsa terkait digitalisasi publik bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
“Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Indonesia harus beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Dennis.
Ia menekankan manfaat digitalisasi administrasi publik. Digitalisasi, sambung Dennis, memungkinkan pelayanan lebih cepat, menghemat waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan akuntabilitas, mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
