Kabar Nusantara - Jelang peresmian LRT Jabodebek, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan tarif promo berupa diskon sebesar 78 persen yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp5.000 untuk seluruh lintas pelayanan. Tarif Promo ini mulai diberlakukan sejak LRT Jabodebek diresmikan sampai dengan akhir September 2023.
"Tarif promo itu kami berikan dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI, serta untuk memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat. Melalui pemberian tarif promo itu, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi," jelas Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati pada Minggu (27/8/2023).
Adita menjelaskan, selain tarif flat Rp5.000, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20.000 untuk selain jarak terjauh. Skema tarif ini mulai diberlakukan pada awal Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.
Lebih lanjut Adita menjelaskan, pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO). "Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir 2023 yaitu sebesar Rp66 miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana," ucapnya.
Sebagai informasi, tarif LRT Jabodebek sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan mengalami penambahan sebesar Rp700 per km selanjutnya.
Pemerintah memberikan subsidi PSO dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak, tarif yang telah ditetapkan ini telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator dan Kementerian Perhubungan.
[sumber]
