Kabar Nusantara – Pemerintah pusat mengintensifkan koordinasi lintas otoritas menyikapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memimpin rapat terbatas di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/1/2026), bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan bank sentral menyepakati pentingnya penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembenahan di sektor fiskal dan penguatan fundamental ekonomi nasional menjadi fokus pemerintah, sementara Bank Indonesia akan mengambil langkah yang diperlukan dari sisi moneter.
“Kami melakukan sinkronisasi kebijakan. Pemerintah akan memperkuat sisi fiskal dan ekonomi, sementara Bank Indonesia memastikan langkah stabilisasi nilai tukar,” ujar Purbaya kepada wartawan usai rapat.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, ketidakpastian geopolitik global serta kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat turut memberi tekanan pada mata uang negara berkembang. Selain itu, terjadi pergeseran aliran modal ke negara-negara maju.
“Sepanjang awal 2026 hingga 19 Januari, tercatat arus modal keluar bersih sekitar USD1,6 miliar,” kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI.
Meski demikian, Bank Indonesia memastikan cadangan devisa nasional masih berada pada level yang memadai untuk mendukung stabilisasi nilai tukar ke depan.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Founder Bennix Investor Group, Benny Batara Tumpal Hutabarat. Ia menilai pelemahan rupiah tidak semata-mata dipicu aktivitas lindung nilai, melainkan akibat aksi jual instrumen keuangan domestik seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang nilainya mencapai ratusan juta dolar AS.
Menurut Benny, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen menuntut keselarasan yang lebih berani antara kebijakan moneter dan fiskal. Ia menyebut dua skenario yang dapat ditempuh pemerintah, salah satunya dengan menurunkan suku bunga secara agresif agar penyaluran kredit meningkat dan investasi tumbuh.
“Jika suku bunga dasar kredit bisa ditekan di bawah 8 persen, dampaknya besar ke sektor riil. Pertumbuhan ekonomi bisa naik signifikan meski ada konsekuensi depresiasi rupiah yang masih terkendali,” ujarnya.
Ia mencontohkan Vietnam yang berani menerima pelemahan mata uang demi memperkuat basis ekspor. Dalam lima tahun terakhir, dong Vietnam tercatat melemah hampir 15 persen terhadap dolar AS, namun justru memperkuat daya saing ekspor negara tersebut.
Benny menilai Indonesia memiliki peluang serupa, terutama jika berhasil mempercepat swasembada pangan dan energi serta memperkuat industri berorientasi ekspor. Menurutnya, subsidi kredit dan kebijakan moneter yang pro-pertumbuhan dapat menjadi kunci.
“Saat ekonomi berbasis ekspor, depresiasi mata uang bukan ancaman, tapi instrumen daya saing,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa risiko jangka pendek seperti inflasi dan capital outflow perlu dikelola secara terukur, namun tidak seharusnya menghambat langkah strategis menuju pertumbuhan ekonomi tinggi.
Dengan koordinasi kebijakan yang kuat dan keberanian mengambil keputusan strategis, Benny meyakini target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen tetap realistis untuk dicapai.
