Artikel Opini oleh: Aura Tsania Andira Putri
(Mahasiswa Ilmu Komunikasi Univeritas Muhammadiyah Malang)
Kabar Nusantara - Industri kreatif Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dan semakin diakui sebagai penopang ekonomi nasional. Di sisi lain, berbagai tantangan struktural masih membayangi, terutama di tengah percepatan digitalisasi yang belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menuntut perhatian serius, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh ekosistem kreatif itu sendiri.
Kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun dengan daya serap tenaga kerja lebih dari 24 juta orang menjadi bukti bahwa kreativitas kini memiliki nilai ekonomi yang nyata (Kontan, 2023). Sub-sektor seperti kuliner, fesyen, film, musik, hingga gim digital tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Kreativitas tidak lagi sekadar urusan estetika, melainkan telah menjelma menjadi modal pembangunan.
Perkembangan teknologi digital mempercepat transformasi tersebut. Platform digital memberi peluang bagi pelaku industri kreatif terutama UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menekan biaya distribusi, dan membangun relasi langsung dengan konsumen. Namun, peluang ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara merata. Masih banyak pelaku kreatif yang tertinggal karena keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan kapasitas inovasi. Kesenjangan ini menciptakan jurang antara pelaku kreatif yang mampu beradaptasi dengan digitalisasi dan mereka yang masih bertahan secara konvensional.
Di balik optimisme angka pertumbuhan, persoalan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) juga menjadi catatan penting. Di era digital, karya kreatif sangat mudah disebarluaskan, tetapi juga rentan terhadap pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Regulasi yang ada sering kali tertinggal dibandingkan dengan kecepatan perkembangan teknologi. Akibatnya, banyak kreator yang belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai atas karya mereka. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, semangat berkarya justru dapat melemah.
Di sisi lain, sektor-sektor baru seperti animasi, desain grafis, dan konten digital menunjukkan potensi besar. Ribuan studio animasi di Indonesia telah menyerap tenaga kerja muda dan bahkan mulai menembus pasar internasional. Upaya pemerintah dalam mendorong pelatihan keterampilan digital bagi generasi muda patut diapresiasi. Namun, program tersebut perlu dibarengi dengan pemerataan infrastruktur dan akses pembiayaan agar tidak hanya dinikmati oleh pelaku kreatif di kota-kota besar.
Tantangan lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan ekosistem industri kreatif antarwilayah. Pelaku kreatif di daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, akses pasar, dan dukungan kebijakan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, industri kreatif berisiko berkembang secara eksklusif dan terpusat, bertentangan dengan semangat ekonomi inklusif yang selama ini digaungkan. Berbagai kebijakan dan strategi telah disusun untuk memperkuat industri kreatif nasional. Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari banyaknya program, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan pelaku industri di lapangan.
Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas kreatif menjadi kunci agar industri kreatif tidak sekadar tumbuh secara angka, tetapi juga berkelanjutan. Pada akhirnya, industri kreatif Indonesia menyimpan potensi besar sebagai kekuatan ekonomi sekaligus identitas budaya bangsa. Kreativitas telah menjadi modal strategis yang mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan daya saing global. Tantangannya kini adalah memastikan bahwa ekosistem yang dibangun benar-benar inklusif, adaptif, dan berpihak pada kreator. Jika hal itu terwujud, industri kreatif tidak hanya akan menjadi kebanggaan budaya, tetapi juga pondasi kuat bagi masa depan ekonomi Indonesia.
