Oleh: Endang Megawati, Dewi Erowati Diponegoro University
Kabar Nusantara - Di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2024, nama Khofifah Indar Parawansa muncul sebagai salah satu tokoh penting di Indonesia. Gubernur Jawa Timur yang kembali mencalonkan diri ini tidak hanya mencuri perhatian karena kemampuannya dalam memimpin, tetapi juga karena ia adalah seorang perempuan yang telah berhasil menembus batas-batas politik yang dominan oleh laki-laki. Namun, di balik kesuksesannya, ada satu pertanyaan besar yang seringkali terabaikan: Bagaimana media memandang kepemimpinan perempuan dalam politik?
Pernahkah kita berpikir, sejauh mana media berperan dalam membentuk citra seorang pemimpin? Dalam kasus Khofifah, meski ia telah membuktikan kapasitas kepemimpinannya di level pemerintahan, media sering kali mengaburkan esensi kepemimpinan itu sendiri. Alih-alih menggali lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan strategis yang diterapkan, media lebih sering tertarik untuk menyoroti aspek pribadi seorang perempuan pemimpin, seperti penampilan, keluarga, dan bahkan aspek emosional yang kerap digambarkan lebih dominan dalam diri perempuan dibandingkan laki-laki.
Fenomena ini tidaklah kebetulan. Framing media yang seringkali memasukkan kacamata gender dalam setiap pemberitaan politik telah lama menciptakan jarak antara bagaimana perempuan dan laki-laki dipandang dalam dunia politik. Kepemimpinan perempuan, meskipun ditopang oleh kecakapan dan rekam jejak yang jelas, sering kali dilihat melalui lensa yang lebih emosional dan personal, bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Apakah kita sadar, ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang ada di ruang publik kita?
Seperti 2 ganda pisau yang memiliki dua mata ganda
Laki-laki dalam politik jarang sekali dihadapkan pada persoalan "keterikatan gender". Ketika mereka memimpin, mereka sering kali dinilai berdasarkan kebijakan dan tindakan konkret mereka. Berbeda dengan perempuan, yang selain harus menunjukkan kemampuan teknis, juga harus mampu membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu memimpin, tetapi juga bisa menjalankan peran sosial dan domestik yang dipandang melekat pada perempuan. Ini adalah double burden yang selalu mengintai setiap pemimpin perempuan.
Namun, meskipun media sering kali menyoroti peran gender dalam kepemimpinan perempuan, Khofifah Indar Parawansa tidak terjebak dalam narasi itu. Keberhasilannya sebagai Gubernur Jawa Timur bukan hanya berbicara tentang keberhasilan pribadi, tetapi lebih dari itu, tentang transformasi sosial yang ia bawa untuk masyarakatnya. Dalam setiap kebijakan yang diterapkan, mulai dari pendidikan hingga pemberdayaan perempuan, Khofifah menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak mengenal gender.
Namun, ini tidak cukup. Kita perlu bertanya lebih jauh, apakah ruang media untuk perempuan di dunia politik benar-benar memberikan ruang yang adil? Atau, justru media terus saja mengukuhkan narasi gender yang sempit yang tidak hanya mengaburkan capaian, tetapi juga membatasi ruang ekspresi dan aksi perempuan dalam politik?
Menyongsong Masa Depan Kepemimpinan Perempuan di Indonesia
Pada akhirnya, pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan adalah: Bagaimana kita bisa menciptakan ruang politik yang lebih inklusif jika media sendiri masih mendiskriminasi perempuan dalam cara mereka memberitakan politik? Khofifah telah memberikan contoh nyata bahwa perempuan bisa memimpin dengan baik, tapi apakah itu cukup? Belum. Kita harus mendorong perubahan dalam cara media meliput dan memandang perempuan di dunia politik.
Media harus mampu memperjuangkan kesetaraan dengan memberi fokus pada prestasi dan kebijakan, bukan pada aspek gender yang terus diperbesar. Di sinilah tantangan besar bagi kita semua: Membangun media yang lebih adil, yang dapat menjadi penyalur suara yang tidak membedakan gender dalam menilai kemampuan seorang pemimpin.
Tulisan adalah refleksi penulis setelah mempresentasikan tulisanya pada Internasional Conferences on Humanity and Social Sciencees (Japan, ICHSS, 2026)
