Bukan Sekadar Mural, Inilah Cara Seharusnya Pemerintah Mengelola Distrik Kreatif

Kabar Nusantara - Distrik Kreatif di kota-kota seperti Malang, Jogja, dan Bandung yang seharusnya jadi magnet ekonomi berbasis seni dan inovasi justru terpuruk karena pengelolaan pemerintah yang setengah hati. Apa masalahnya? Mural cantik dan festival sesekali saja tidak cukup ini hanya kosmetik sementara infrastruktur, regulasi, dan dukungan UMKM kreatif diabaikan. Pelakunya adalah pemerintah daerah dan pusat, yang kerap alokasikan anggaran minim untuk program jangka panjang. Kapan? Yakni sejak peluncuran konsep Distrik Kreatif pada 2014 via Kemenparekraf, tapi puncak krisis pada pasca pandemi 2020-2023. Contoh nyata pada Distrik Kreatif Kayutangan Malang, di mana mural Instagramable gagal tarik investor karena banjir regulasi kios dan minim akses listrik stabil. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena visi sempit, anggap kreatif hanya "seni jalanan", bukan ekosistem ekonomi. Salah satu solusinya adalah, pemerintah harus ubah paradigma dari pajangan jadi enabler bisnis.

Riset dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan sektor ekonomi kreatif kontribusi 7,35% terhadap PDB nasional, naik dari 4,5% di 2014 tapi Distrik Kreatif hanya capai 20% target pertumbuhan di Jawa Timur, kata laporan Kemenparekraf 2024. Di Malang, Distrik Kayutangan yang diresmikan 2022 punya 150+ mural, tapi survei Diskop UKM Malang (2024) ungkap hanya 30% UMKM seni rupa bertahan, sisanya gulung tikar gara-gara biaya sewa naik 40% tanpa insentif pajak. Bandingkan dengan Seoul's Hongdae, pemerintah Korea Selatan beri subsidi 50% sewa ruang kreatif, hasilkan Rp 15 triliun tahunan dari 1.000+ startup seni (data Korea Creative Content Agency 2023). Kritiknya pedas: di Indonesia, anggaran Distrik Kreatif Malang cuma Rp 5 miliar/tahun (APBD 2024), 70% habis promosi mural, sisanya infrastruktur mangkrak. Apresiasi? Potensi besar, survei Bekraf 2022 bilang 60% milenial Malang siap berbisnis kreatif jika ada inkubator. Padahal, model sukses seperti Distrik 18 Kota Tua Jakarta (kolaborasi swasta-pemerintah) naikkan okupansi 80% via regulasi ramah investor.

Pemerintah tak boleh lagi puas dengan mural fotogenik yang pudar dalam setahun. Distrik Kreatif harus jadi jantung ekonomi inklusif, dengan regulasi pro UMKM, subsidi berkelanjutan, dan kolaborasi swasta. Bayangkan jika Malang jadi "Silicon Valley seni" Asia Tenggara bukan mimpi, tapi tanggung jawab. Pembaca, saat melihat mural indah di pinggir jalan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sekadar pajangan, atau fondasi kesejahteraan generasi kita? Mari dorong pemerintah bertindak, mulai dari komentar di media sosial hingga ikut forum kota kreatif.