 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di tengah dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025. (Foto: Dok Kemendikdasmen) |
Kabar Nusantara - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di wilayah terdampak banjir dan longsor sejak akhir November 2025. Pemerintah menegaskan bahwa keberlanjutan pembelajaran menjadi bagian penting dari pemenuhan hak dasar anak, terutama di daerah bencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen, melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UPT daerah, serta pemerintah daerah, bergerak cepat melakukan kaji cepat untuk memetakan kerusakan dan kebutuhan layanan pendidikan.
Pada tahap ini, pemerintah menetapkan tiga fokus pemulihan, yaitu penyediaan kelas darurat, pemenuhan perlengkapan belajar siswa, dan layanan dukungan psikososial. Di sisi lain, dilansir dari InfoPublik.id, hingga 7 Desember 2025 tercatat 2.798 satuan pendidikan terdampak, dengan 208 ribu peserta didik serta 19 ribu guru dan tenaga kependidikan yang mengalami gangguan proses belajar.
Pemulihan dilakukan melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, BNPB, serta jejaring klaster penanggulangan bencana nasional. Kemendikdasmen turut menurunkan satuan kerja pusat dan UPT di daerah untuk memberikan pendampingan langsung.
Pemerintah juga telah menyiapkan Rp21,1 miliar dana tanggap darurat, yang dialokasikan untuk pengadaan tenda kelas, perlengkapan belajar, layanan psikososial, serta logistik pendidikan. Penyaluran bantuan mencakup:
-
Sumatra Barat: Rp5,7 miliar dana operasional dan Rp293 juta santunan.
-
Aceh: Rp560 juta untuk Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen.
-
Sumatra Utara: Rp220 juta untuk Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Kemendikdasmen mulai menerapkan skema pembelajaran darurat, seperti memindahkan siswa ke sekolah yang aman, menyesuaikan jadwal belajar serta ujian, hingga memanfaatkan modul pembelajaran kedaruratan.
Dalam jangka panjang, pemerintah memperkuat Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) melalui pelatihan mitigasi, penyusunan rencana kedaruratan sekolah, dan peningkatan kapasitas pendidik di daerah rawan bencana.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan anggota Komisi X Mercy Chriesty Barends turut mengapresiasi langkah cepat Kemendikdasmen dalam memastikan keberlangsungan pendidikan di tengah situasi darurat. Pemerintah kembali menegaskan komitmen bahwa anak Indonesia tidak boleh kehilangan hak belajar akibat bencana, melalui sinergi pusat-daerah, dukungan anggaran, serta penguatan kesiapsiagaan sekolah.
