Kabar Nusantara - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta serius memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) anggotanya melalui kegiatan Community of Practice (CoP) bertema Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan yang diselenggarakan di Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (25/11/2025), ini menegaskan komitmen Satpol PP untuk bekerja lebih transparan, akuntabel, dan humanis di tengah tuntutan Jakarta sebagai Kota Global.
Transparansi dan Etika Komunikasi untuk Kepercayaan Publik
Sekretaris Satpol PP, Santoso. AP, S.sos. M.si., saat membuka acara, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan sarana vital untuk membangun kepercayaan masyarakat. Beliau mengingatkan bahwa sebagai unsur penegak Perda dan penyelenggara ketenteraman, anggota Satpol PP dituntut untuk bekerja transparan, akuntabel, dan responsif.
Santoso secara khusus menekankan agar setiap anggota Satpol PP memahami standar layanan informasi, termasuk prosedur pemberian informasi, batasan informasi yang dikecualikan, serta tata cara koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Beliau juga meminta anggota untuk menghindari penyampaian informasi yang tidak terverifikasi, memastikan semua data dan pernyataan yang keluar dari lingkungan Satpol PP harus akurat dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Selain itu, etika komunikasi publik harus diutamakan, baik secara langsung maupun melalui media sosial, agar citra Satpol PP tetap profesional dan humanis.
Respons Cepat Laporan Masyarakat melalui CRM
Santoso juga menyoroti peran penting aplikasi Customer Relationship Management (CRM) Pemprov DKI Jakarta yang terintegrasi dalam 13 kanal pengaduan. Beliau mengingatkan bahwa setiap laporan masyarakat adalah bentuk perhatian dan kepercayaan.
Oleh karena itu, anggota Satpol PP sebagai garda terdepan diminta untuk merespons laporan dengan cepat dan tepat sasaran, sesuai standar waktu yang ditetapkan. Hal ini harus diikuti dengan verifikasi lapangan secara objektif, pemberian umpan balik yang jelas kepada pelapor, serta meningkatkan koordinasi lintas bidang dan lintas perangkat daerah demi penyelesaian yang efektif. Anggota Satpol PP diwajibkan selalu menjaga keramahan, ketelitian, dan kesantunan dalam setiap interaksi, baik melalui aplikasi, telepon, maupun tatap muka.
Satpol PP Wajib Transparan sebagai Badan Publik
Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, sebagai narasumber, menegaskan bahwa Satpol PP merupakan badan publik yang wajib mengelola serta menyediakan layanan informasi publik secara transparan.
Aang menilai bahwa transparansi dan keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam penegakan peraturan daerah. "Partisipasi itu penting bagi Satpol PP. Untuk meraih kepercayaan masyarakat, informasi yang disampaikan harus transparan dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah diajak bekerja sama," kata Aang.
CoP: Mengubah Pengalaman (Tacit) Menjadi Aset Kolektif
Sarah Hidayati, Widya Iswara dari BPSDM DKI Jakarta, yang mendampingi CoP, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas SDM anggota Satpol PP dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi.
Sarah menyampaikan bahwa CoP memberikan penguatan barisan, bagaimana anggota Satpol PP bisa langsung mempraktikkan pengetahuan yang didapatkan, seperti cara mengelola dan menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sarah berharap anggota Satpol PP semakin percaya diri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dan turut berkontribusi membangun transparansi serta keterbukaan di pemerintahan DKI Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya mengelola dua jenis pengetahuan: pengetahuan tacit—yang bersifat pribadi, seperti kepekaan dalam menghadapi situasi lapangan—dan pengetahuan eksplisit—informasi yang mudah diakses dalam bentuk aturan atau data. Sarah berharap, anggota CoP dapat belajar mengekstrak tacit knowledge melalui interaksi dan praktik bersama, dan menggabungkannya dengan pengetahuan eksplisit, agar ilmu yang diperoleh tidak hanya menjadi aset individu, tetapi juga modal kolektif yang wajib disebarkan ke seluruh anggota.
Dukungan Penuh BPSDM dan Siklus Pengetahuan
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPSDM DKI Jakarta, Andhika Karuniawan Ananda, menyatakan dukungan penuh terhadap perkembangan CoP yang kini sudah terbentuk di seluruh 51 SKPD di DKI Jakarta. "Kami berkomitmen mendukung pengembangan CoP di seluruh 51 SKPD sebagai sarana memperkuat kultur berbagi pengetahuan dan kolaborasi antar perangkat daerah," kata Andhika.
Sementara itu, Syaifulloh, Konsultan BPSDM DKI Jakarta dari PT Madep, menjelaskan secara rinci enam siklus pengetahuan yang menjadi dasar kegiatan CoP: dimulai dari Identifikasi pengetahuan yang sudah ada, dilanjutkan dengan Pembuatan/Kreasi pengetahuan baru, kemudian Penyimpanan agar mudah diakses, lalu Berbagi antar anggota, Pemanfaatan langsung dalam pekerjaan sehari-hari, hingga Pengayaan melalui evaluasi berkelanjutan.
Syaifulloh menekankan bahwa setiap langkah saling terkait dan penting untuk memastikan pengetahuan dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta organisasi. Dengan demikian, Satpol PP diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kerangka Jakarta sebagai Kota Global.
