Kabar Nusantara - Jadwal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS 2019) direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Berbeda dari CPNS 2018, kemungkinan kali ini tak melalui sscn.bkn.go.id Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB ) akan kembali membuka seleksi CPNS 2019. Dipastikan jumlah formasi CPNS 2019 ini lebih sedikit dibanding CPNS 2018 yang pendaftarannya melalui link sscn.bkn.go.id “2019 nanti Maret ada lagi penerimaan CPNS. (Instansinya) seperti 2018 tapi jumlahnya tidak sebanyak 2018. 2018 itu 238 ribu, kalau 2019 itu 100 ribu,” kata Menpan RB, Syafruddin saat ditemui sebelum rapat evaluasi penerimaan CPNS tahun 2018 bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Dia menambahkan pihaknya akan menyampaikan laporan hasil evaluasi dari penerimaan CPNS tahun 2018 kepada Komisi II DPR. Menurutnya, penerimaan CPNS tahun 2018 adalah yang terbesar sepanjang sejarah. “Evaluasi penerimaan CPNS, ya pelaksanaannya. Tidak ada gonjang ganjing, mulus kok. Sudah selesai, tidak ada apa-apa. Paling mulus sepanjang sejarah pelaksanaan tes CPNS ya tahun 2018 itu dan itu yang terbanyak sepanjang sejarah, 238 ribu (formasi),” jelasnya. Untuk diketahui, pada tahun 2018 lalu jumlah formasi CPNS yang dibuka pemerintah sekitar 238.015. Posisi yang dibuka oleh beberapa instansi, dengan rincian 51.271 untuk formasi di instansi pusat dan 186.744 untuk instansi daerah. Tujuannya, agar proses adaptasi terhadap kinerja mereka tidak berlangsung lama. “Di pendidikan misalnya, kami akan mendahulukan orang-orang yang sudah bekerja di sekolah. Kami ini akan berkoordinasi dengan Mendikbud.
Apakah dia honorer K2 atau bukan kan kami enggak tahu. Lalu di kesehatan, mereka yang sudah bekerja di sana, akan diprioritaskan,” ujar Bima.
Namun, Bima mengakui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga saat ini belum menentukan formasi dan kuota rekrutmen PPPK atau P3K ini. Kementerian PAN-RB masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi finansial masing-masing daerah mengenai kesanggupan membiayainya. Tujuannya, agar proses adaptasi terhadap kinerja mereka tidak berlangsung lama. “Di pendidikan misalnya, kami akan mendahulukan orang-orang yang sudah bekerja di sekolah. Kami ini akan berkoordinasi dengan Mendikbud. Apakah dia honorer K2 atau bukan kan kami enggak tahu. Lalu di kesehatan, mereka yang sudah bekerja di sana, akan diprioritaskan,” ujar Bima. Namun, Bima mengakui bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hingga saat ini belum menentukan formasi dan kuota rekrutmen PPPK atau P3K ini. Kementerian PAN-RB masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi finansial masing-masing daerah mengenai kesanggupan membiayainya. (Arif C)
.jpg)
