![]() |
| Dokumentasi kegiatan magang mahasiswa Prodi Administrasi Negara Universitas Pamulang bersama Kepala Desa dan jajaran perangkat Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. |
Penulis: Siti Nurlela
(Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang Kampus Serang)
Kabar Nusantara - LEBAK, Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan warga. Agar seluruh fungsi tersebut berjalan optimal, dibutuhkan sinergi yang solid antara kepala desa dan jajaran perangkatnya.
Hal inilah yang menjadi perhatian utama Siti Nurlela, mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang (Unpam) Kampus Serang, selama menjalani kegiatan magang di Kantor Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kegiatan praktik kerja lapangan yang berlangsung mulai 20 Juli hingga 31 Agustus 2026 tersebut menempatkannya pada bagian Pelayanan Publik, sehingga ia dapat mengamati langsung proses pelayanan administratif kepada masyarakat setempat.
Selama masa magang berlangsung, pengamatan difokuskan pada berbagai aktivitas operasional kantor desa, mulai dari pengelolaan surat-menyurat, pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan dokumen, hingga pola koordinasi kerja antarperangkat desa. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kelancaran tata kelola administrasi dan kualitas pelayanan kepada warga sangat dipengaruhi oleh gaya serta strategi kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakkan bawahannya.
Dalam kajian ilmu administrasi publik, pemimpin organisasi memegang peran penting sebagai pengarah sekaligus motivator kinerja aparatur (Thoha, 2015). Di Kantor Desa Nameng, Kepala Desa menerapkan strategi kepemimpinan yang memadukan ketegasan aturan dengan pendekatan komunikasi yang terbuka dan humanis. Komunikasi dua arah, baik secara vertikal antara pimpinan dan staf maupun horizontal antarperangkat, senantiasa dibangun untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis saat melayani kebutuhan warga.
Selain keterbukaan komunikasi, pembagian tugas administratif yang jelas serta keteladanan dalam kedisiplinan menjadi kunci utama dalam menjaga ritme kerja aparatur. Ketika setiap perangkat desa memahami batasan tanggung jawab dan target kerjanya secara terukur, potensi tumpang tindih pekerjaan antarbidang dapat diminimalisir. Pola pembinaan yang konsisten ini mendorong aparatur desa bekerja lebih tertib, responsif, dan proaktif dalam menangani keperluan administrasi masyarakat.
Kegiatan magang di Kantor Desa Nameng ini memberikan gambaran nyata bahwa konsep kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja birokrasi di tingkat akar rumput. Melalui kerja sama yang baik antara Kepala Desa dan seluruh perangkatnya, pelayanan publik di tingkat desa tidak hanya berjalan sesuai prosedur administratif, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi masyarakat Desa Nameng.
Referensi:
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Thoha, Miftah. (2015). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali Pers.
