Kabar Nusantara – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data ekonomi terbaru yang menunjukkan fundamental Indonesia tetap solid di tengah guncangan global. Inflasi Agustus 2025 tercatat sebesar 2,30 persen (yoy), sementara neraca perdagangan mencatatkan surplus USD4,17 miliar.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai data tersebut menjadi bukti bahwa fondasi ekonomi nasional masih terjaga. Kondisi likuiditas juga dinilai sehat, terlihat dari tingginya minat investor terhadap Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) yang pada lelang terakhir mencapai Rp41,8 triliun, naik signifikan dibanding lelang sebelumnya sebesar Rp33,1 triliun. “Ini menunjukkan sektor keuangan kita kuat. Namun, jangan lupa, sektor keuangan yang stabil harus menyokong sektor riil. Kesenjangan antara keduanya bisa memicu gejolak di masyarakat,” tegas Fakhrul, dalam keterangannya ke InfoPublik, Selasa (2/9/2025).
Fakhrul mengingatkan, meski inflasi terkendali, tekanan harga pangan – khususnya beras – harus diwaspadai. Menurutnya, faktor suplai dan distribusi menjadi penentu utama. “Stabilisasi harga dimulai dari kebijakan tepat saat musim panen. Jangan sampai persoalan distribusi membuat harga naik dan membebani masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keamanan, ketertiban, serta stabilitas harga merupakan prasyarat agar ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan.
Melihat dinamika yang ada, Fakhrul mengusulkan pembentukan Komite Stabilitas Sektor Riil (KSSR). Konsep ini diilhami oleh keberhasilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. “Komite ini bisa menjalankan fungsi deteksi dini guncangan pasokan, koordinasi kebijakan sektor riil, stabilisasi harga dan pasokan barang penting, serta komunikasi publik agar ekspektasi tetap terjaga,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) menjadi bukti bahwa koordinasi lintas sektor dapat berjalan efektif dan bisa direplikasi pada sektor riil. “Dengan begitu, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi guncangan sebelum benar-benar terjadi,” tambahnya.
Ia mencontohkan negara lain yang telah memiliki lembaga serupa, seperti Council on Economic and Fiscal Policy (CEFP) di Jepang dan Presidential Committee on Supply Chain Stability di Korea Selatan.
Komite ini, lanjutnya, dapat melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, KADIN, perbankan, serta perwakilan pengusaha. Kehadiran KSSR diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing (FDI) dan memperkuat prospek industri dalam negeri.
Untuk pasar keuangan, Fakhrul menilai kondisinya relatif membaik. Namun, agar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat kembali menembus level 8.000, diperlukan lebih dari sekadar stabilitas angka. “Kita butuh momentum pemulihan ekonomi, rasa aman, dan optimisme investor agar pasar saham bisa kembali bergairah,” pungkasnya.
