Iklan

,

Pentingnya Tingkat Maturitas CoP dalam Penilaian KM DKI Jakarta

Kabar Nusantara
Rabu, 02 Juli 2025, 16.02 WIB Last Updated 2025-07-03T02:34:37Z


Kabar Nusantara - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan diskusi lanjutan untuk menyempurnakan instrumen penilaian Community of Practice (CoP) Knowledge Management (KM) di 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diskusi ini digelar di Gedung Teknis Abdul Muis, BPSDM, pada Selasa, 1 Juli 2025, sebagai kelanjutan dari Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya.


Subejo menekankan perlunya mempertimbangkan tingkat maturitas CoP, yang kemungkinan masih berada di level 1 atau 2, dalam proses penilaian. “Kita tidak bisa menyamakan CoP yang masih di level awal dengan yang sudah lebih maju,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa penyesuaian penilaian berdasarkan tingkat maturitas akan memastikan evaluasi yang lebih relevan dan adil bagi setiap SKPD.


Masukan lain dalam diskusi ini mencakup usulan Pak Andika untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota CoP dan pendampingan terkoordinasi, serta saran Helena untuk bobot berbeda pada indikator pen anaemia. Bu Widi mengusulkan juri tamu untuk objektivitas, sementara Ibu Sarah menyoroti pentingnya memahami hambatan CoP.


Yossi, anggota konsultan, menekankan pentingnya need assessment sebagai dasar pendampingan di setiap SKPD. “Need assessment diperlukan untuk mengetahui kebutuhan spesifik setiap SKPD,” katanya. Deni menambahkan bahwa hasil asesmen sangat penting untuk memastikan pendampingan CoP efektif. “Hasil asesmen menjadi panduan utama dalam pendampingan CoP,” ujarnya.


Didik mengusulkan penerapan pendekatan Pareto (80/20 Rule) sebagai metode prioritisasi dalam sistem penilaian KM Award. Menurutnya, pendekatan ini penting agar organisasi dapat lebih fokus pada aspek-aspek yang memiliki dampak terbesar terhadap keberhasilan pengelolaan pengetahuan.“Dengan pendekatan Pareto, kita bisa memetakan 20 persen aktivitas yang paling berkontribusi terhadap 80 persen capaian knowledge management. Hal ini akan memudahkan tim dalam menentukan prioritas intervensi dan penguatan program ke depan,” jelas Didik saat memaparkan gagasannya.


Sementara itu, Syaifulloh menekankan pentingnya penyusunan instrumen penilaian KM Award yang lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis indikator yang terukur. Ia menilai bahwa keberadaan instrumen yang rinci tidak hanya akan memberikan gambaran capaian yang objektif, tetapi juga menjadi alat untuk memetakan area-area yang masih perlu diperbaiki di masing-masing unit kerja.“Instrumen penilaian yang detail dan terukur akan membantu kita melakukan evaluasi yang adil dan akuntabel. Selain itu, hasilnya bisa menjadi dasar rekomendasi program penguatan KM di tahun berikutnya,” ujar Syaifulloh.